Connect with us

PPID

Latar Belakang Dibentuk PPID

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance. Penerapan prinsip ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing satuan kerja di lingkungan Madivif 2 Kostrad dalam mengelola informasi publik dan dokumentasi, maka disusun pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Divif 2 Kostrad.

Tugas

PPID mempunyai tugas merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Madivif 2 Kostrad.

Fungsi

  1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja.
  2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh.
  3. Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
  4. Penyeleseaimn sengketa untuk informasi.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

YOUTUBE

Facebook